BENTUK USAHA TETAP NOMOR SE-2/PJ.03/2008 TANGGAL 31 JULI 2008

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK

NOMOR SE-2/PJ.03/2008 TANGGAL 31 JULI 2008

TENTANG

PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penerapan norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia, dengan ini ditegaskan bahwa:

1.         KEP-667/PJ./2001 tersebut mengatur:

            a.         "Pasal 2 Ayat (1)

                        Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto".

            b.         "Pasal 2 Ayat (2)

                        Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final".

            c.         Adapun dasar perhitungan 0,44% adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	30% x 1%	=	0.30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 20%)	20% x (1-0,3)%	=	0,14%
Total			0,44%

2.         Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667/PJ./2001 tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.

3.         Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.

            a.         Contoh 1 : Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.

                        Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	30% x 1%	=	0.30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)	10% x (1-0,3)%	=	0,07%
Total			0,37%

            b.         Contoh 2 : penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.

                        Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia (nomor 2 dari tabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	30% x 1%	=	0.30%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 15%)	15% x (1-0,3)%	=	0,105%
Total			0,405%

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di     :           Jakarta

pada tanggal     :           31 Juli 2008

DIREKTUR JENDERAL,

            ttd

DARMIN NASUTION