SURAT EDARAN DIRJEN
PAJAK
NOMOR SE-89/PJ/2010
TANGGAL 16 AGUSTUS 2010
TENTANG
TATA CARA
PENERBITAN/PENGESAHAN DAN PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK
PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA
Sehubungan dengan
telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2010
tanggal 28 Juli 2010 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam
Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Domisili (SKD)
diterbitkan atau disahkan oleh Kepala KPP Domisili bagi Wajib Pajak dalam
negeri Indonesia dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat menikmati manfaat
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sehubungan dengan penghasilan
Wajib Pajak yang bersumber dari luar negeri yang merupakan negara/jurisdiksi
mitra P3B Indonesia.
2. Dalam rangka memberikan kepastian dan
pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, ditetapkan jangka waktu
penerbitan/pengesahan SKD atau surat pemberitahuan penolakan paling lama 5
(lima) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
3. Selanjutnya, SKD tersebut harus
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KPP Domisili sebagai alat pengawasan
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan yang bersumber dari luar
Indonesia sesuai dengan prinsip worldwide income yang dianut dalam Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang PPh.
4. Tata cara penerimaan permohonan,
penelitian, penerbitan/pengesahan, pemanfaatan dan pelaporan pemanfaatan SKD
bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan P3B adalah
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
Demikian untuk
menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16
Agustus 2010
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MOCHAMAD TJIPTARDJO
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR SE-89/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENERBITAN/PENGESAHAN DAN
PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DALAM
RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
TATA CARA PENERIMAAN
PERMOHONAN, PENELITIAN, PENERBITAN/PENGESAHAN,
PEMANFAATAN DAN
PELAPORAN PEMANFAATAN SKD BAGI SUBJEK PAJAK DALAM
NEGERI INDONESIA
DALAM RANGKA PENERAPAN P3B
A. Tata Cara Penerimaan Permohonan
Permintaan Surat Keterangan Domisili (SKD)
Kepala Seksi Pelayanan
menerima surat permohonan Form-DGT 6 dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima
kepada Wajib Pajak, dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
B. Tata Cara Penelitian dan Penerbitan SKD
1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
meneliti kebenaran status Wajib Pajak sebagai subjek pajak dalam negeri
Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Account
Representative (AR) melakukan:
a. penelitian pemenuhan persyaratan bahwa
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
1) berstatus subjek pajak dalam negeri
sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh;
2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3) bukan berstatus subjek pajak luar
negeri Indonesia, termasuk bentuk usaha tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4) Undang-Undang PPh.
AR dapat meminta
informasi lain kepada Wajib Pajak dalam rangka memastikan bahwa Wajib Pajak
adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia, bukan subjek pajak luar negeri atau
bentuk usaha tetap;
b. penelitian pemenuhan persyaratan bahwa
permohonan Wajib Pajak telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
1) menggunakan Form-DGT 6 yang telah diisi
dengan benar, lengkap, dan jelas;
2) memuat nama negara mitra P3B tempat
penghasilan bersumber;
3) memuat penjelasan mengenai penghasilan
dan pajak yang akan dikenakan di negara mitra P3B atas penghasilan dimaksud;
4) ditandatangani oleh Wajib Pajak;
5) dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP, dalam hal permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak;
c. penelitian atas penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Tahun Pajak terakhir atau Bagian Tahun
Pajak terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. penyiapan konsep SKD dengan menggunakan
Form-DGT 7 yang pengisiannya sebagaimana dicontohkan berikut ini dan pada
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dengan menggunakan kertas
ukuran A4:
1) pencantuman nama Kantor Wilayah pada
butir [1] dan nama KPP Domisili pada butir [2] dengan menggunakan nama yang
baku dalam bahasa Inggris sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran III Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dan mencantumkan alamat pada butir [3],
nama provinsi dan nama negara Indonesia pada butir [4], nomor telepon serta
faksimili lengkap dengan kode negara dan kode wilayah pada butir [5] dan [6];
2) pencantuman nomor surat dan tanggal
penerbitan SKD dengan format tanggal, bulan, dan tahun pada butir [7] dengan
menggunakan bahasa Inggris;
3) pencantuman nama Wajib Pajak pada butir
[8], NPWP pada butir [9], alamat pada butir [10], dan nama provinsi serta
negara Indonesia pada butir [11];
4) pencantuman nama negara/jurisdiksi
mitra P3B pada butir [12] sesuai dengan nama yang baku sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
5) pencantuman Tahun Pajak untuk setiap
SKD yang menggunakan Form-DGT 7 sesuai SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak
terakhir yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada butir [13] dan [14] dan hanya
diisi dengan 1 (satu) tahun pajak.
Sebagai contoh, dalam
hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan permintaan SKD pada tanggal 2 Februari
2010 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2009, maka Tahun Pajak
yang dicantumkan dalam SKD adalah Tahun Pajak 2008.
Dalam hal Wajib Pajak
yang semula adalah subjek pajak dalam negeri, namun statusnya berubah menjadi subjek
pajak luar negeri atau bukan subjek pajak, maka butir [13] dan [14] harus diisi
dengan periode dalam Tahun Pajak dimana Wajib Pajak masih berstatus sebagai
subjek pajak dalam negeri.
Sebagai contoh,
Yosiaki Tanaka adalah subjek pajak dalam negeri dan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya pada tanggal 15 Agustus 2010. Sebelum meninggalkan
Indonesia, ia telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak 2010
ke KPP Domisili. Pernyataan yang dicantumkan dalam Form-DGT 7 (setelah alamat Wajib
Pajak) adalah:
“is a residen of
Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation
Convention/Agreement between the Republic of Indonesia and ………………….. for the
period of January 1 to August 15, 2010 and has filed the income tax return of
the period of January 1 to August 15, 2010.
6) Bagi Wajib Pajak yang belum pernah
menyampaikan SPT Tahunan PPh, karena baru mendaftarkan diri dalam tahun
berjalan, SKD harus mencantumkan Tahun Pajak saat Wajib Pajak terdaftar,
sepanjang pada saat itu Wajib Pajak berstatus subjek pajak dalam negeri
Indonesia. Namun demikian, pernyataan yang dicantumkan dalam Form-DGT 7
(setelah alamat Wajib Pajak) harus diubah menjadi:
“is a residen of
Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation
Convention/Agreement between the Republic of Indonesia and…………………………for the
fiscal year……………”
7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
permohonan SKD terkait dengan penghasilan yang bersumber dari Taipei, maka
pernyataan yang dicantumkan dalam Form-DGT 7 (setelah alamat Wajib Pajak) harus
diubah menjadi:
“is a resident of
Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation
Convention/Agreement between the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei
and the Taipei Economic and Trade Office for the fiscal year …………. and has
filed the income tax return for the fiscal year ………………”
Atau, dalam hal Wajib
Pajak dimaksud baru mendaftarkan diri dalam tahun berjalan:
“is a resident of
Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation
Convention/Agreement between the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei
and the Taipei Economic and Trade Office for the fiscal year…………….”
Selanjutnya,
pernyataan pada bagian bahwa Form-DGT 7 harus diubah menjadi:
This
form is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of
claiming benefits or relief provided by the Double Taxation
Convention/Agreement between the Indonesian Economic and Trade Office to
Taipei and the Taipei Economic and Trade Office, and shall be valid for 1
(one) year from the date of issue.
|
8) Dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan
permintaan SKD adalah bank, harus dilakukan modifikasi untuk pernyataan pada
bagian bawah Form-DGT 7 menjadi:
This
certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of
claiming benefits of relief provided by the Double Taxation
Convention/Agreement between the Republic of Indonesia and …………………………… [12].
|
atau, dalam hal SKD
yang diajukan oleh Wajib Pajak terkait dengan penghasilan yang bersumber dari
Taipei:
This
form is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of
claiming benefits or relief provided by the Double Taxation
Convention/Agreement between the Indonesian Economic and Trade Office to
Taipei and the Taipei Economic and Trade Office.
|
e. Apabila Wajib Pajak meminta pengesahan
SKD dengan menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh otoritas yang
berwenang di negara/jurisdiksi mitra, maka:
1) pengesahan hanya dilakukan pada bagian
formulir yang terkait dengan pengesahan status subjek pajak dalam negeri Indonesia;
2) apabila formulir khusus dimaksud memuat
keterangan terkait Wajib Pajak, selain mengenai status subjek pajak dalam
negeri Indonesia, seperti : beneficial owner, rencana penggunaan penghasilan
oleh Wajib Pajak, usaha aktif Wajib Pajak, independensi manajemen, atau motif
penyalahgunaan P3B, KPP Domisili tidak diperkenankan memberikan pengesahan atas
hal-hal tersebut tanpa terlebih dahulu meneliti informasi yang akan disahkan.
Dalam hal KPP Domisili tidak dapat mengesahkan informasi tersebut, KPP Domisili
hanya memberikan pengesahan terkait dengan status subjek pajak dalam negeri dan
memberitahukan kepada Wajib pajak secara tertulis;
f. penyiapan konsep surat penolakan
sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
ini dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
meneliti konsep SKD atau formulir khusus atau konsep surat penolakan dan
mengawasi proses penerbitan SKD agar dapat diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan secara
lengkap atau pemberitahuan penolakan secara tertulis kepada Wajib Pajak dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal diterimanya surat
permohonan.
4. Kepala KPP Domisili menyetujui konsep
SKD atau formulir khusus atau konsep surat penolakan. Dalam menyetujui konsep
SKD, Kepala KPP Domisili membubuhkan tanda tangan basah dan stempel dinas pada
butir [15] Form-DGT 7 atau bagian terkait pada formulir khusus dan mencantumkan
nama Kepala KPP Domisili pada butir [16] Form-DGT 7 atau bagian terkait pada
formulir khusus, dan jabatan dalam bahasa Inggris sebagaimana dicontohkan dalam
Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
5. Kepala Seksi Pelayanan menatausahakan
Form-DGT 6 dan SKD (Form-DGT 7) atau formulir khusus atau surat penolakan di
Seksi Pelayanan dan menyampaikan SKD atau formulir khusus atau surat penolakan
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP Domisili).
C. Tata Cara Pemanfaatan SKD
1. Kepala KPP Domisili harus memanfaatkan
informasi yang terdapat dalam Form-DGT 6 dan membandingkannya dengan informasi
yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh yang dilaporkan Wajib Pajak untuk mengecek
penghasilan yang telah dinyatakan Wajib Pajak dalam Form-DGT 6, apabila memang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
2. Dalam hal, berdasarkan hal penelitian
tersebut, terdapat Wajib Pajak yang tidak atau belum melaporkan penghasilan
yang bersumber dari negara mitra P3B atau Kepala KPP Domisili tidak meyakini
bahwa seluruh penghasilan yang bersumber dari negara mitra P3B, terkait dengan
SKD yang pernah diterbitkan, telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan
PPh, Kepala KPP Domisili dapat mengirimkan surat Himbauan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau meminta keterangan kepada Wajib Pajak.
3. AR
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. meneliti SPT Tahunan PPh, beserta lampirannya,
atas nama Wajib Pajak yang pengajuan permohonan permintaan SKD-nya disetujui
oleh Kepala KPP Domisili pada tahun lalu, untuk mengidentifikasi penghasilan
Wajib Pajak yang bersumber dari luar Indonesia dan kredit pajak luar negeri
yang terkait;
b. membandingkan penghasilan dan kredit
pajak luar negeri dengan informasi yang terdapat Form-DGT 6;
c. membuat konsep surat himbauan kepada
Wajib Pajak dalam hal tidak terdapat penghasilan yang berasal dari negara mitra
P3B dalam SPT Tahunan PPh, namun terdapat Form-DGT 7 yang diterbitkan atau
formulir khusus yang disahkan untuk negara mitra P3B tersebut atau membuat
konsep surat permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.
4. Dalam hal Wajib Pajak tidak
menyampaikan tanggapan atau dalam hal Wajib Pajak memberikan penjelasan, namun
dianggap tidak memadai, Kepala KPP Domisili dapat melakukan permintaan
informasi ke luar negeri (exchange of information) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
D. Tata Cara Pelaporan Pemanfaatan SKD
Kepala KPP Domisili
melaporkan hasil pemanfaatan informasi dalam SKD kepada Kepala Kanwil dan
Kepala Kanwil menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pemanfaatan informasi
dalam SKD kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.
LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR SE-89/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENERBITAN/PENGESAHAN DAN
PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DALAM
RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
MINISTRY
OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE
GENERAL OF TAXES
Large Taxpayer
Regional Tax Office [1]
Large Taxpayer Tax
Office Two [2]
Jalan Medan Merdeka
Timur Nomor 16 [3]
Jakarta, Indonesia [4]
Telp. +62-21-3456789 [5]
Fax. +62-21-89012345 [6]
No. …………………………………,
Date of Issue: 17 January 2010 [7]
CERTIFICATE OF
TAXPAYER RESIDENCY
The Republic of
Indonesia tax authority certifies that to the best of our knowledge:
Name of taxpayer : PT ALIBABA [8]
Taxpayer
Identification Number : 01.234.567.8-092.000 [9]
Address : Jalan Mataram Nomor 1, Kebayoran Baru [10]
DKI
Jakarta, Indonesia [11]
is a resident of
Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation
Convention/Agreement between the Republic of Indonesia and ……………………………………….
[12] for the fiscal year ………………… [13] and has filed the income tax return for
the fiscal year ………….. [14]
[Tanda tangan dan
stempel] [15]
…………………[Nama
Pejabat]………………… [16]
Head of Large
Taxpayer Tax Office Two [17]
cc.: Director of Tax
Regulations II
This
certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of
claiming benefits or relief provided by the Double Taxation
Convention/Agreement between the Republic of Indonesia and ………………………………… [12]
and shall be valid for 1 (one) year from the date of issue.
|
FORM-DGT 7
LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR SE-89/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENERBITAN/PENGESAHAN DAN
PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DALAM
RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
NAMA UNIT ORGANISASI
DAN JABATAN UNTUK KEPERLUAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN DOMISILI
Nama Unit Organisasi
Kantor Wilayah DJP
Bahasa
Indonesia
|
Bahasa
Inggris
|
Kantor
Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
|
Large
Taxpayer Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jakarta Khusus
|
Jakarta
Special Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Nangroe Aceh Darussalam
|
Nangroe
Aceh Darussalam Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Sumatera Utara I
|
North
Sumatra Regional Tax Office One
|
Kantor
Wilayah DJP Sumatera Utara II
|
North
Sumatra Regional Tax Office Two
|
Kantor
Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
|
Riau
and Riau Islands Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
|
West
Sumatra and Jambi Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
|
South
Sumatra and Bangka Belitung Islands Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
|
Bengkulu
and Lampung Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jakarta Pusat
|
Central
Jakarta Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jakarta Barat
|
West
Jakarta Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jakarta Selatan
|
South
Jakarta Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jakarta Timur
|
East
Jakarta Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jakarta Utara
|
North
Jakarta Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Banten
|
Banten
Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jawa Barat I
|
West
Java Regional Tax Office One
|
Kantor
Wilayah DJP Jawa Barat II
|
West
Java Regional Tax Office Two
|
Kantor
Wilayah DJP Jawa Tengah I
|
Central
Java Regional Tax Office One
|
Kantor
Wilayah DJP Jawa Tengah II
|
Central
Java Regional Tax Office Two
|
Kantor
Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
|
Special
Region Yogyakarta Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur I
|
East
Java Regional Tax Office One
|
Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur II
|
East
Java Regional Tax Office Two
|
Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur III
|
East
Java Regional Tax Office Three
|
Kantor
Wilayah DJP Kalimantan Barat
|
West
Kalimantan Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
|
South
and Central Kalimantan Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Kalimantan Timur
|
East
Kalimantan Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
|
South,
West, and South East Sulawesi Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
|
Nort,
Central Sulawesi, Gorontalo and North Maluku Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Bali
|
Bali
Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Nusa Tenggara
|
Nusa
Tenggara Regional Tax Office
|
Kantor
Wilayah DJP Papua dan Maluku
|
Papua
and Maluku Regional Tax Office
|
Contoh Nama Unit
Organisasi Kantor Pelayanan Pajak DJP
Bahasa
Indonesia
|
Bahasa
Inggris
|
KPP
WP Besar Satu
|
Large
Taxpayer Tax Office One
|
KPP
WP Besar Dua
|
Larga
Taxpayer Tax Office Two
|
KPP
BUMN
|
State
Owned Enterprise Tax Office
|
KPP
WP Besar Orang Pribadi
|
High
Wealth Individual Tax Office
|
KPP
Penanaman Modal Asing Satu
|
Foreign
Investment Tax Office One
|
KPP
Penanaman Modal Asing Dua
|
Foreign
Investment Tax Office Two
|
KPP
Perusahaan Masuk Bursa
|
Listed
Company Tax Office
|
KPP
Badan dan Orang Asing Satu
|
Foreign
Enterprise and Individual Tax Office One
|
KPP
Badan dan Orang Asing Dua
|
Foreign
Enterprise and Individual Tax Office Two
|
KPP
Pratama Banda Aceh
|
Banda
Aceh Tax Office
|
KPP
Madya Medan
|
Medan
Medium Tax Office
|
KPP
Madya Jakarta Pusat
|
Central
Jakarta Medium Tax Office
|
KPP
Pratama Jakarta Menteng Satu
|
Jakarta
Menteng Tax Office One
|
KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
|
Jakarta
Tanah Abang Tax Office Three
|
Contoh Nama Jabatan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bahasa
Indonesia
|
Bahasa
Inggris
|
Kepala
KPP WP Besar Satu
|
Head
of Large Taxpayer Tax Office One
|
Kepala
KPP WP Besar Dua
|
Head
of Large Taxpayer Tax Office Two
|
Kepala
KPP BUMN
|
Head
of State Owned Enterprise Tax Office
|
Kepala
KPP WP Besar Orang Pribadi
|
Head
of High Wealth Individual Tax Office
|
Kepala
KPP Penanaman Modal Asing Satu
|
Head
of Foreign Investment Tax Office One
|
Kepala
KPP Penanaman Modal Asing Dua
|
Head
of foreign Investment Tax Office Two
|
Kepala
KPP Perusahaan Masuk Bursa
|
Head
of Listed Company Tax Office
|
Kepala
KPP Badan dan Orang Asing Satu
|
Head
of Foreign Enterprise and Individual Tax Office One
|
Kepala
KPP Badan dan Orang Asing Dua
|
Head
of foreign enterprise and Individual Tax Office Two
|
Kepala
KPP Pratama Banda Aceh
|
Head
of Banda Aceh Tax Office
|
Kepala
KPP Madya Medan
|
Head
of Medan Medium Tax Office
|
Kepala
KPP Madya Jakarta Pusat
|
Head
of Central Jakarta Medium Tax Office
|
Kepala
KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
|
Head
of Jakarta Menteng Tax Office One
|
Kepala
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
|
Head
of Jakarta Tanah Abang Tax Office Three
|
LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR SE-89/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENERBITAN/PENGESAHAN DAN
PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DALAM
RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DAFTAR MITRA P3B
INDONESIA
No.
|
Nama
|
No.
|
Nama
|
No.
|
Nama
|
1
|
the
Democratic People’s Republic Of Algeria
|
21
|
the
Republic of Korea (Korea Selatan)
|
41
|
the
Slovak Republic
|
2
|
Australia
|
22
|
the
Democratic People’s Republic of Korea (Korea Utara)
|
42
|
the
Republic of South Africa
|
3
|
Austria
|
23
|
the
State of Kuwait
|
43
|
the
Kingdom of Spain
|
4
|
the
People’s Republic of Bangladesh
|
24
|
the
Grand Duchy of Luxembourg
|
44
|
the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
|
5
|
the
Kingdom of Belgium
|
25
|
Malaysia
|
45
|
the
Republic of the Sudan
|
6
|
Brunei
Darussalam
|
26
|
the
United Mexican States
|
46
|
the Kingdom of Sweden
|
7
|
the
Republic of Bulgaria
|
27
|
Mongolia
|
47
|
the Switzerland
|
8
|
Canada
|
28
|
the
Kingdom of the Netherlands
|
48
|
the
Syrian Arab Republic
|
9
|
the
Czech Republic
|
29
|
New
Zealand
|
49
|
the
Kingdom of Thailand
|
10
|
the
People’s Republic of China
|
30
|
the
Kingdom of Norway
|
50
|
the
Republic of Tunisia
|
11
|
the
Kingdom Of Denmark
|
31
|
the
Islamic Republic of Pakistan
|
51
|
the
Republic of Turkey
|
12
|
the
Arab Republic Of Egypt
|
32
|
the
Republic of the Philippines
|
52
|
the
United Arab Emirates
|
13
|
the
Republic of Finland
|
33
|
the
Republic of Poland
|
53
|
Ukraine
|
14
|
the
French Republic
|
34
|
the
Portuguese Republic
|
54
|
the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
15
|
the
Federal Republic Of Germany
|
35
|
the
State of Qatar
|
55
|
the
United States of America
|
16
|
the Hungarian People’s Republic
|
36
|
Romania
|
56
|
the
Republic of Uzbekistan
|
17
|
the
Republic of India
|
37
|
the
Russian Federation
|
57
|
the
Republic of Venezuela
|
18
|
the
Italian Republic
|
38
|
the
Kingdom of Saudi Arabia
|
58
|
the
Socialist Republic of Vietnam
|
19
|
Japan
|
39
|
the
Republic of the Seychelles
|
|
|
20
|
the
Hashemite Kingdom of Jordan
|
40
|
the
Republic of Singapore
|
|
|
LAMPIRAN V
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR SE-89/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENERBITAN/PENGESAHAN DAN
PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DALAM
RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
…………………..
KANTOR PELAYANAN
PAJAK ………………………
Jalan…………………………. Telepon : ………………………………..
………………………………… Faksimili : ………………………………..
………………………………… Homepage : http://www.pajak.go.id
_____________________________________________________________________________________
Nomor : S-
…………………………………… ………………………201…..
Sifat : ……………………………………….
Hal : Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Domisili
Yth. Direktur/Sdr.
…………………….
NPWP :
…………………………………..
di …………………………………………..
………………………………………………
Sehubungan dengan Permohonan Surat
Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Form-DGT 6) tanggal
………………………. yang Saudara sampaikan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan
Saudara ditolak, karena:
| | Wajib
Pajak bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia atau belum terdaftar sebagai
Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-35/PJ/2010.
| | Permohonan
Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-35/PJ/2010.
| | Wajib
Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai
batas waktu penyampaian dan Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan
perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
Demikian untuk
dimaklumi.
Kepala
Kantor,
…………………………………….
NIP
………………………………
| | Diisi
dengan tanda cek list (v) pada kotak yang sesuai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar